Bandarkhalifanews | Aceh Timur -Imum Mukim Madat, Aceh Timur, Azhar Ab memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh (ARA), serta berbagai tokoh dan elemen sipil yang dinilai konsisten mengawal polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) hingga Pemerintah Aceh mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026.
Azhar Ab menilai perjuangan mahasiswa melalui aksi demonstrasi menjadi simbol keberanian moral dalam membela masyarakat kecil yang selama ini mengeluhkan persoalan pelayanan kesehatan dan sistem klasifikasi penerima manfaat berbasis desil kemiskinan yang dianggap tidak tepat sasaran.
“Mahasiswa hadir ketika suara rakyat mulai diabaikan. Mereka berani berdiri di garis depan memperjuangkan hak masyarakat kecil agar tidak menjadi korban kebijakan yang menyulitkan rakyat,” ujar Azhar Ab.
Menurutnya, di tengah gelombang aksi mahasiswa dan tekanan publik, APDESI Aceh juga menunjukkan sikap yang patut dihormati karena tetap konsisten mengawal persoalan JKA melalui jalur mediasi dan komunikasi kelembagaan tanpa kehilangan keberpihakan kepada masyarakat.
“APDESI Aceh memang tidak turun ke jalan, tetapi mereka tidak tinggal diam. Mereka memilih jalur mediasi, menyampaikan keresahan masyarakat desa secara langsung kepada pemerintah, dan tetap berada di pihak rakyat. Itu bentuk sikap yang dewasa dan bertanggung jawab,” katanya.
Azhar Ab menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa di lapangan dan langkah mediasi yang ditempuh APDESI Aceh telah menjadi kekuatan yang saling melengkapi dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Ia juga mengapresiasi berbagai tokoh masyarakat, aktivis, dan elemen sipil lainnya yang tetap konsisten menyuarakan kepentingan rakyat hingga pemerintah akhirnya mengambil keputusan mencabut Pergub JKA.
Selain itu, Azhar Ab turut menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Aceh karena dinilai berani mendengar kritik dan mengambil keputusan penting demi kepentingan masyarakat luas.
“Kami berterima kasih kepada Gubernur Aceh karena telah mendengar suara rakyat, mahasiswa, APDESI, dan berbagai elemen masyarakat. Keputusan mencabut Pergub JKA menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan rakyat kecil,” tegasnya.
Ia berharap polemik serupa tidak kembali terjadi dan meminta pemerintah memastikan pelayanan kesehatan di Aceh dapat diakses masyarakat tanpa diskriminasi, tanpa permainan data, dan tanpa birokrasi yang menyulitkan warga miskin saat membutuhkan pengobatan.
“Jangan sampai rakyat kecil dipaksa bertarung dengan administrasi ketika mereka sedang berjuang mempertahankan hidup,” tutup Azhar Ab.
0 Comments