"Kami meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu bantuan Ramadan yang beredar saat ini. Saya tegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks," ujar Tgk. Muhammad Yunus saat dikonfirmasi via sambungan telepon, Kamis (22/1).
Menurutnya, hingga saat ini pihak Baitul Mal Aceh belum mengeluarkan kebijakan terkait bantuan tersebut karena alasan administratif. "Sampai detik ini, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai pembagian zakat dan infak untuk tahun 2026 belum ada," tambahnya.
Isu hoaks ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga mulai merugikan masyarakat secara materi. Hasil investigasi di lapangan menunjukkan sejumlah warga di Aceh Timur, termasuk di Kecamatan Darul Aman, telah mengeluarkan biaya pribadi untuk menyusun proposal permohonan.
Warga melaporkan telah mengumpulkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Biaya yang dikeluarkan warga diperkirakan mencapai Rp30.000 per proposal hanya untuk keperluan administrasi dan fotokopi.
Bahkan, ditemukan indikasi adanya oknum "calo" yang menjanjikan kelancaran pencairan bantuan dengan meminta imbalan tertentu.
"Ada oknum yang menjanjikan bisa bantu mencairkan asalkan kami juga mau 'membantu' mereka. Ini sangat meresahkan," ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Tgk. Muhammad Yunus(ketua Baitul mal Aceh)menjelaskan bahwa saat ini jajaran komisioner Baitul Mal Aceh tengah memprioritaskan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak musibah banjir.
"Fokus kami saat ini adalah membantu saudara-saudara kita yang masih dilanda musibah banjir dan menangani dampak yang ditimbulkannya," jelasnya.
Baitul Mal Aceh mengimbau seluruh masyarakat agar selalu memverifikasi setiap informasi mengenai program bantuan melalui saluran resmi atau instansi pemerintah terkait.
Masyarakat diminta tetap waspada dan tidak mudah memberikan dokumen pribadi maupun sejumlah uang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab .
0 Comments